Soal CPNS Tes Kompetensi Bidang Hukum

Soal CPNS Tes Kompetensi Bidang Hukum
Tes Kompetensi Bidang (TKB) Hukum. Yup Kali ini admin akan berbagi sedikit soal latihan CPNS di bidang hukum. Semoga soal soal latihan ini bisa membantu Anda dalm pesiapan Ujian CPNS yang akan datang.
Untuk soal cpns kali ini ada 15 soal yang bisa Anda gunakan untuk latiahan. Berhubung Admin sedang banyak kegiatan, maka langsung saya tulis aja di bawah. Untuk dalam bentuk Ebook maupun Aplikasi CAT akan saya bagikan yang akan datang. Semoga soal soal latiahan ujian CPNS ini bisa bermanfaat untuk Anda.
Soal CPNS Tes Kompetensi Bidang Hukum
1. Asas di bawah ini berhubungan dengan subjek yang terikat dalam suatu perjanjian merupakan asas:
a. Konsensualisme
b. Kebebasan berkontrak
c. Itikad baik
d. Pacta sunt servanda
Jawab: C
2. Teori yang menyatakan bahwa kata sepakat terjadi jika ada pernyataan kehendak yang secara objektif dapat dipercaya disebut teori:
a. Kepercayaan
b. Pernyataan
c. Kehendak
d. Penerimaan
Jawab: a
3. Yang dimaksud dengan perjanjian obligatoir adalah:
a. Perjanjian yang isinya bertujuan untuk membebaskan para pihak dari suatu kewajiban hukum tertentu
b. Perjanjian yang hanya menimbulkan hak dan kewajiban diantara para pihak
c. Perjanjian dimana para pihak bebas dan berwenang untuk mengadakan perjanjian mengenai alat-alat bukti yang akan berlaku diantara mereka
d. Perjanjian yang bertujuan untuk mengalihkan atau menimbulkan, mengubah atau menghapuskan hak-hak kebendaan
jawab: b
4. Salah satu bentuk wanprestasi adalah:
a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya
b. Membayar ganti rugi
c. Mengajukan tuntutan adanya keadaan memaksa (overmach)
d. Tidak memenuhi prestasi sama sekali
Jawab: D
5. Pengertian dari prinsip Proximate Cause adalah:
a. Jaminan yang terdekat dengan kondisi polis dan paling menguntungkan bagi tertanggun
b. Suatu prinsip dimana bertambah banyak jumlah obyek pertanggungan yang diterima maka akan bertambah baik
c. Prinsip yang menunjukkan apabila atas suatu obyek yang diasuransikan pada lebih dari satu perusahaan asuransi
d. Penutupan pertanggungan atas suatu obyek asuransi yang dilakukan oleh lebih dari satu tertanggung atau perusahaan asuransi
Jawab: a
6. Salah satu perusahaan persekutuan bukan badan hukum adalah:
a. Perseroan Terbatas (PT)
b. Perusahaan Umum (Perum)
c. Firma (Fa)
d. Perusahaan Perseroan (Persero)
Jawab: C
7. Kesepakatan perlindungan terhadap HKI yang bersifat Internasional yang pertama ditanda tangani di negara:
a. Amerika Serikat
b. Perancis
c. Swedia
d. Swiss
jawab: b
8. Hak yang hanya diperuntukkan bagi pemegangnya sehingga tidak dapat ditiru atau diperbanyak orang lain disebut dengan
a. Patent
b. Patent sederhana
c. Merek
d. Hak cipta
Jawab: D
9. Upaya melakukan perubahan atas sebagian atau seluruh persyaratan perjanjian kredit dikenal dengan istilah:
a. Rescheduling
b. Restructuring
c. Reconditioning
d. Underwrite
Jawab: C
10. Achmad Sanusi membagi sumber hukum menjadi dua kelompok yaitu …
A. sumber hukum formal dan abnormal
B. sumber hukum materiil dan formil
C. sumber hukum dalam arti sosiologis dan filosofis
D. sumber hukum dalam arti formil dan historis
jawab: A
11. Keputusan seorang hakim yang menjadi dasar bagi keputusan-keputusan hakim yang lain terhadap peristiwa-peristiwa atau kasus-kasus yang sama sehingga keputusan itu menjadi keputusan hakim yang tetap terhadap peristiwa-peristiwa selanjutnya, disebut….
A. doktrin
B. kebiasaan
C. yurisprudensi
D. traktat
Jawaban: C
12. Perjanjian antar negara yang dituangkan dalam bentuk tertentu dan dapat bersifat penting maupun kurang penting, disebut …
A. traktat
B. yurisprudensi
C. kebiasaan
D. doktrin
jawaban: A
13. Rangkaian hukum yang mengatur hubungan antara orang satu dengan orang yang lain yang menitikberatkan kepada kepentingan perseorangan disebut …
A. hukum formil
B. hukum pidana
C. hukum adat
D. hukum perdata
jawaban: D
14. Van Vollenhoven membagi daerah hukum adat masyarakat Indonesia menjadi 18 lingkungan hukum adat, diantaranya yaitu …
A. Aceh, Minangkabau, dan Toraja
B. Timor di luar daerah Inggris dan sekitarnya
C. Kalimantan dan diluar wilayah Belanda
D. Daerah Malaysia dan sekitarnya
jawaban: A
15. Yang merupakan asas dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah…
A. Pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh hakim
B. Tidak setiap orang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum
C. Peradilan dilakukan “demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
D. Dalam perkara pidana wajib pula hadir seorang penuntut umum, kecuali apabila ditentukan lain dengan UU
jawaban: D

Sumber : http://soaltescpns.info